Banggar DPRD Jambi Stuba ke Bapenda Sumsel Bahas Pandangan Soal Anggaran Daerah

JAMBISTAR.ID- Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi melakukan studi banding ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini hadir Banggar DPRD Provinsi Jambi yakni Ririn Novianty, Hapis Hasbiallah, Abdul Hamid. Senin (05/06/2023)

Adapun tujuan dari studi banding yang dilakukan tersebut yakni Banggar DPRD Provinsi Jambi ingin mengetahui temuan LHP-BPK RI atas LKPD Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022, khususnya dalam bidang pendapatan daerah, serta bagaimana rencana aksi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menyelesaikan temuan-temuan tersebut.

“Alhamdulillah ada sejumlah hal-hal baru yang kita dapatkan dan kita upayakan dari pertemuan ini bisa menghasilkan sumbang saran untuk Provinsi jambi kedepannya,”ujar Hapis.

Lebih lanjut disampaikan oleh Hapis bahwa hal baik yang dapat diambil dalam pertemuan dengan Bapenda Provinsi Sumsel tersebut dimana dari segi target realisasi anggaran, hampir semua OPD mencapai target.

“Hal ini juga hal baik yang dapat kita contoh nantinya, dimana realisasi anggaran mereka hampir semuanya tercapai,”ucapnya.

Dilanjutnya Persoalan angkutan batubara turut menjadi pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi ketika melakukan studi banding ke Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Provinsi Sumatera Selatan.

Hapis menyebut bahwa persoalan angkutan batubara di Provinsi Sumsel kini tidak lagi menjadi persoalan sebagaimana yang kini terjadi di Provinsi Jambi. Hal ini lantaran di Sumsel sudah memiliki jalan khusus angkutan batu bara.

“Sehingga untuk Jambi ini sangat perlu didorong bagaimana jalan khusus angkutan batu bara ini bisa terealisasi dengan segera,”ujarnya.

Selain itu, ada hal lain yang menjadi pembahasan baru kedepannya yakni terkait dengan pajak transportasi air. Hapis menyebut bahwa di Provinsi Sumsel ada ketentuan atau aturan pembayaran pajak bagi transportasi air.

“Sementara di Provinsi Jambi belum, ini juga hal baru yang bisa kita diskusikan nanti dan kita bawa ke jambi,”ucapnya.

Hal lain di bahas yakni terkait Participating Interest (PI) 10 persen dari beberapa Wilayah Kerja (WK) migas, untuk saat ini Pemerintah Provinsi Jambi belum mendapatkan nya.

Hal ini turut menjadi temuan dalam LHP-BPK RI terhadap LKPD Provinsi Jambi TA 2022 pada bidang pendapatan. “PI disini mereka sudah maksimalkan bahwa perusahaan-perusahaan migas ini bekerjasama dengan BUMD atau perusahaan-perusahaan lokal,dan hal ini baik untuk kita bawa ke jambi sebagai acuan, ”ujarnya.

Terhadap hal ini, beberapa pandangan serta inovasi yang dilakukan oleh Bapeda Provinsi Sumsel akan coba dibawa ke Provinsi Jambi, sehingga beberapa hal terkait dengan pendapatan daerah dimaksimalkan.

“PI di jambi itu belum ada, maka ini yang harus kita kejar, jadi banyak hal-hal baik yang kita dapat dalam stuba ini dan kita akan coba bawa ke Provinsi Jambi,”pungkasnya. (har)

Editor: Hadi